BUTON, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diraih Pemerintah Daerah Buton untuk ke Empat kalinya telah resmi diumumkan oleh BPK RI melalui perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari, Selasa (30/5/2017). Buton secara berturut-turut meraih WTP sejak 2013, 2014, dan 2015. Menanggapi polemik di masyarakat yang meragukan Predikat WTP tersebut, Pelaksana Tugas Bupati Buton, […]Read More
JAKARTA, Menanggapi desakan dari sejumlah pihak agar KPK ikut memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap 2 auditor BPK termasuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan KPK membuka kemungkinan memeriksa Mendes Eko. Laode berjanji jika diperlukan akan meminta keterangan semua pihak yang diduga […]Read More
JAKARTA – Pada hari Sabtu (27/5/2017) yang lalu, KPK resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap terkait predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Keempat tersangka yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) ini ditahan di rutan berbeda. Dimana salah satunya adalah Irjen Kemendes PDTT. Wakil Ketua Komite […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengaku Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK ke sejumlah lembaga pemerintah bisa terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan audit ulang. Hal itu disampaikan Bahrullah menanggapi WTP yang diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) dan telah terjadi OTT. Bahrullah mengaku, pihaknya dalam waktu dekat […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh oknum pejabat Kemendes dan BPK untuk pesan memesan raihan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah berlangsung lama. OTT oleh KPK itu terbilang telat. Heri menilai, untuk memesan nilai WTP kepada BPK sudah lama terjadi, bukan barang baru […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai praktik suap-menyuap untuk mendapatkan penilaian positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa merusak tata kelola keuangan negara, karena hasil pemeriksaan dan penilaian BPK berpotensi menyesatkan. “Praktik seperti itu pun memberi gambaran bahwa korupsi berjamaah di negara ini dilakukan secara sistematis, dan bisa ditutup-tutupi secara sistematis […]Read More
