Oleh: Yusril Ihza Mahendra Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya […]Read More
JAKARTA – YUSRIL Ihza Mahendra membantah balik apa yang dikatakan Todung Mulya Lubis bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tatanegara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Todung, karena pemahamannya tradisional, Yusril hanya memahami pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dia menyebutkan bahwa KPK […]Read More
JAKARTA – SEPERTI yang telah disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI akan menghadirkan sejumlah tokoh dan ahli hukum tata negara. Besok Senin (10/7/2017) Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan bersedia hadir memenuhi undangan itu. “Saya telah menerima surat resmi dari DPR RI yang mengundang saya untuk hadir dalam Rapat […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara “Kalau tidak dapat menerima Angket DPR, KPK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak perlu minta Presiden lakukan intervensi,” Yusril. Saya merenung sejenak ketika mendengar kabar bahwa KPK meminta Presiden untuk mengintervensi DPR yang kini telah memutuskan untuk menggunakan hak angketnya terhadap KPK. Saya berpendapat permintaan seperti itu […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Eddy mengatakan bahwa mayoritas fraksi DPR RI menghendaki agar dalam Pilpres 2019 mendatang tidak ada lagi Presidential Treshold atau PT karena Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan serentak. Namun ada tiga fraksi yakni PDIP, Golkar dan Nasdem yang tetap […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Hukum Islam adalah the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan ius constitutum dan bukan pula ius constituendum. Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan oleh institusi negara dan tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi. The living law tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam […]Read More
MAKASSAR, Lintasparlemen.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (YIM) mengatakan bahwa sebaiknya umat Islam Indonesia memberi kesempatan kepada pihak kepolisian untuk menangani dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok secara adil dan objektif. Hal itu disampaikan Yusrul yang juga Ahli Hukum Tata Negara dalam ceramahnya di Mesjid Baiturrahman, Panakukkang, Makassar, Sulawesi […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Dari pengalaman demo besar 4 November2016 lalu, Pemerintah harusnya paham bahwa masalah penistaan agama tidak dapat didiamkan, tetapi harus diambil langkah hukum yang tegas. Pemerintah tidak boleh terkesan melindungi seseorang yang diduga menistakan agama. Jika didiamkan, kegiatan itu makin marak, agama dilecehkan seenaknya seperti terlihat […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Kandidat calon gubernur DKI Jakarta Yusril Izha Mahendra angkat bicara soal lambatnya penanganan atau kinerja penegak hukum dalam kasus jual-beli lahan 4,5 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Yusril, kasus itu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat dan terus menjadi perhatian publik karena leletnya penegakan hukum dalam mengambil sikap. Apalagi kata Yusril, dari […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Sikap Plt Ketua DPD Golkar DKI Yorrys Raweyai yang ‘mewakili’ sikap Ketum Golkar Setya Novanto mendukung Ahok ternyata bukan sikap resmi Golkar karena belum melalui pertimbangan Dewan Pembina Partai (Wanbin) Golkar. Sikap Yorrys juga sudah dibantah oleh Ketua Wabin Golkar Aburizal Bakrie. Ical begitu biasa disapa, sudah membantah dan menegaskan dukungan terhadap Basuki […]Read More
