Tensi Politik di Jakarta Sudah Tidak Ideal
Ilustrasi (photo:Int)
Oleh: Bambang Soesatyo*
Tensi politik di Jakarta menjelang pemungutan suara untuk Pilkada pada 15 Februari 2017 sudah sangat panas, bahkan persoalan yang dimunculkan sudah melebar, keluar dari konteks.
Karena itu, semua pihak diimbau segera menahan diri dan memanfaatkan masa tenang untuk menetralisir suasana ibukota negara.
Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta diharapkan segera pro aktif menyiapkan langkah-langkah yang perlu dan relevan dalam upaya mewujudkan kondusifitas ibukota.
Alasan itu, Polda Metro dan Pemprov DKI perlu membangun sinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, serta semua Organisasi Kemasyarakatan yang peduli.
Masa tenang yang ditetapkan berlaku pada 12-14 Februari 2017 diharapkan menjadi momentum untuk menurunkan tensi politik, sekaligus menetralisir suasana ibukota.
Sambil menunggu tibanya masa tenang, ketiga pasangan Cagub-Cawagub DKI dan para tim suksesnya diminta tidak lagi memperkeruh suasana dengan tindakan maupun pernyataan.
Tensi politik politik di Jakarta akhir-akhir ini sudah tidak ideal lagi. Persoalan yang dimunculkan pun sudah melebar, dan keluar dari konteks.
Misalnya, soalnya isu penyadapan itu. Atau, isu tentang hubungan Presiden Jokowi dengan seorang mantan presiden. Kedua isu ini dihembuskan dengan kecenderungan memperkeruh keadaan.
Pada periode masa tenang, ketiga pasangan Cagub-Cawagub dan tim suksesnya harus berhenti bermanuver politik. Jangan ada pengerahan massa.
Pengerahan pendukung untuk melakukan pengawasan atau mencegah kecurangan di TPS harus dilakukan dengan langkah-langkah terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah gesek-gesekan yang tak perlu.
Para tokoh dan elit pendukung masing-masing pasangan calon pun diharapkan tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan partisan yang dapat menyulut pertentangan antarkelompok.
Sebaliknya, para tokoh dan elit perlu menunjukan kematangan mereka sebagai negarawan agar layak sebagai panutan generasi muda.
Penulis: Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar
