Terima LBH Himpunan Kerukunan Tani, Bamsoet Ajak Perangi Impor Komoditas Pangan
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH HKTI) yang senantiasa berdiri membela kepentingan kalangan petani. Tantangan yang dihadapi petani semakin hari semakin kompleks, karenanya LBH HKTI harus menyuarakan dan memperjuangkan agar Indonesia tidak lagi melakukan impor berbagai komoditas pangan. Seperti beras, jagung, kedelai, hingga gula pasir.
“Selain memerangi impor komoditas pangan, LBH HKTI juga perlu mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang membentuk Badan Pangan Nasional, dimana salah satu fungsinya menjadi regulator berbagai hal seputar pangan. Sementara Bulog akan tetap menjadi operator, sehingga keduanya tidak saling bersinggungan. Badan Pangan Nasional seharusnya sudah dibentuk lima tahun lalu, namun hingga kini belum bisa terealisasi karena satu dan lain hal. Karenanya LBH HKTI harus berdiri bersama Presiden Joko Widodo mengawal pembentukan Badan Pangan Nasional,” ujar Bamsoet usai menerima LBH HKTI, di Jakarta, Kamis (24/6/21).
Jajaran LBH HKTI yang hadir antara lain Ketua Apriansyah, dan para anggotanya antara lain Lexyndo Hakim, Ety Syamsiatul Hasanah, Muhammad Khadafi, dan Vahmi Wibisono.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, potensi pertanian Indonesia sangat besar. Bahkan Food and Agriculture Organization/FAO (Badan Pangan Dunia) dalam sidang virtual yang diselenggarakan pada 14-18 Juni 2021 mengangkat Indonesia sebagai Anggota Dewan FAO periode 2021-2024. Karenanya, pertanian Indonesia jangan sampai kalah dengan negara lain, seperti Singapura.
“Saat ini, Singapura masih mengimpor hampir semua bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Negara kecil dengan luas wilayah sekitar 728 Km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 5,7 juta jiwa ini telah menetapkan visi 30/30, yang menargetkan pada tahun 2030 nanti Singapura mampu menghasilkan 30 persen kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk mencapai visi 30/30 tersebut, pemerintah Singapura bahkan menggencarkan warganya menanam sendiri buah dan sayuran di atap dan balkon rumah. Dalam visi 30/30, Kementerian Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura mengupayakan petani Singapura bisa mengoperasikan sistem kontrol terkomputerisasi dalam lingkungan yang menyenangkan.
“Salah satu langkah konkretnya, petani Singapura memanfaatkan berbagai teknologi. Mulai dari budidaya sayur menggunakan pencahayaan LED khusus untuk memaksimalkan hasil panen, hingga budidaya ikan di laut dengan sistem yang melindungi ikan dari ganggang beracun, mekar, dan tumpahan minyak. Tidak mustahil jika dalam 10 hingga 50 tahun kedepan, Singapura yang merupakan negara kecil ini, selain bisa memenuhi kebutuhan nasionalnya juga akan menjadi salah satu pusat logistik pertanian dunia,” pungkas Bamsoet. (Dwi)
