Terkait Film Polisi ‘Jelekkan’ Islam, Netizen Usulkan Kapolri Tito Dicopot

JAKARTA – MESKI Film pendek ‘Kau Adalah Aku yang Lain’, yang menjadi juara lomba Police Movie Festival sudah dicabut dari akun twitter Kadiv Humas Polri dan pembuatnya sudah minta maaf.

Namun DPR diminta oleh netizen untuk memanggil jajaran Polri untuk menjelaskan perihal lolosnya video yang sudah menjadi viral dan menuai pro-kontra di media sosial itu. Selain itu, sejumlah netizen meminta Kapolri dicopot dari jabatannya.

Sebagai sutradara film pendek itu, Anto Galon sudah memberi penjelasan bahwa video itu menggambarkan Islam yang lembut dan  penuh toleran sesuai dengan tema ‘Unity in Diversity’, yang diangkat panitia. Namun penjelasan Anton tetap saja dibantah oleh sejumlah netizen media sosial.

“Mengenai salah satu watak yang diperankan si Mbah, tokoh dalam film saya, itu adalah gambaran dari sifat manusia bahwa di kelompok-kelompok tertentu, tidak hanya Islam, masih ada orang yang kolot seperti itu. Selalu saja ada oknum, digambarkan oleh si Mbah seperti itu, tapi kemudian disadarkan oleh warga yang lain dan polisi yang sedang berjaga di situ. Kita adalah pengingat bagi yang lain,” jelas Anto.

“Saya ingin menggambarkan bahwa Islam itu toleransi, jadi saya berharap penonton jangan terfokus pada tokoh si Mbah, jangan hanya nonton sebagian. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf jika film ini tidak bisa memuaskan semua pihak,” sambung Anton.

Meski Anto dan Humas Polri sudah menyatakan sikap terkait hal itu. Namun, netizen bernama Adnan mendesak DPR, khususnya Komisi III untuk memanggil pihak kepolisian terkait film pendek yang meresahkan masyarakat itu. Apalagi film itu, secara terang telah melanggar norma-norma​ yang dianut di Indonesia.

“Kapolri harus dipanggil oleh DPR dan diminta penjelasan apa maksud flim berdurasi pendek yang menggambarkan melanggar norma-norma kemanusiaan itu,” kata Adnan.

Bahkan Adnan meminta Kapolri Tito Karnavian dicopot dari jabatannya. Karena selama ini bikin gaduh republik Indonesia.

“Kapolri harus di COPOT oleh Presiden atas usul DPR karena selalu meresahkan rakyat mayoritas di negeri perjuangan Umat Islam ini,” usulnya.

“Harusnya polisi membuat iklan yang membangun dan positif. Jangan iklan yang meresahkan dan destruktif. Tabiat manusia itu gak mau disalahkan. Meskipun mungkin ada perilaku umat seperti yang digambarkan dalam iklan polisi. Tetapi dalam situasi dan kondisi politik antara pemerintah dan UII (Umat Islam Indonesia, red) sekarang ini, maka iklan ini malah semakin memanaskan, meresahkan UII dan menambah citra buruk perilaku polisi terhadap UII,” sambung Adnan.

Sementara pemilik akun yang juga sutradara film yang tidak mau dipublikasikan namanya setelah dikonfirmasi dengan membatah penjelasan Anton Galon.

Menurutnya, justru untuk menjaga kesan positif, pembuat film perlu menjaga norma-norma agama dan golongan yang ada.

“Dalam perspepsi negatif akan mudah (tertangkap, red) makanya ada Lembaga Sensor Film (LSF), apakah film narkoba menunjukkan tata cara menggunakan narkoba, tentu dilarang LSF. Mengapa tokoh negatif yang ditonjolkan ? Bukankah itu sama saja membuat persepsi negatif,” tanya dia.

“Mengapa tidak tokoh positif yang ditonjolkan? Pertanyaan berikutnya bolehkah kita memfilmkan polisi secara negatif? Bukankah ada oknum polisi yang negatif ? Yang suka uang, beckingngin konglomerat, anak buah bandar judi. Bolehkan ini difilmkan. Kalau tidak boleh berarti ada diskriminasi. Mengapa Islam yang diekpose tokoh oknum yang negatif?,” jelasnya.

Seperti wartakan, film pendek itu diunggah ke akun Facebook Divisi Humas Polri, Kamis (22/6/2017) lalu. Sehingga memunculkan beragam komentar pro dan kontra yang menilai video itu mengandung unsur SARA sehingga menjadi trending topic di Twitter dengan hashtag #PolriProvokatorSara.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan film tersebut merupakan juara lomba Police Movie Festival ke-4, yang tersaring dari 241 film yang masuk ke panitia. (HMS)