Terkait Rencana Pemerintah Gunakan Yuan, DPR Sebut Banyak Resiko jika Berurusan dengan Cina

 Terkait Rencana Pemerintah Gunakan Yuan, DPR Sebut Banyak Resiko jika Berurusan dengan Cina

Achmad Hafisz Tohir

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai wacana pemerintah yang ingin menjadikan yuan sebagai alat tukar utama punya risiko bagi perekonomian dalam negeri di Indonesia. Selain akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi di Indonesia, juga menjadi bahan kegaduhan baru.

Awalnya, pemerintah menyampaikan wacana ini hanya sebagai pancingan pemerintah agar negara-negara barat dan Amerika meningkatkan investasinya di Tanah Air.

“Begini, jika kita Indonesia menggunakan mata uang yuan sebagai alat tukar utama, pasti hal itu akan punya risiko besar. Selain itu, hingga sejauh ini perekonomian Cina belum juga stabil, masih volatil, dan hal ini akan memberikan risiko ketidakpastian bagi pelaku ekonomi di negara kita,” kata Hafisz seperti disampaikan pada lintasparlemen.com, Senin, (26/12/2016).

Hafizs mencurigai, wacana mata uang yuan sebagai alat tukar utama dipandang sebagai motif penghangat saja. Di mana Pemerintah saat ini sedang mengejar realisasi investasi pada tahun 2017. Pemerintah berharap dengan wacana ini, peluang investasi dari negara-negara barat, Amerika, termasuk Jepang mengalir ke Indonesia dalam waktu dekat ini.

Oleh karena itu, politisi asal PAN ini menyimpulkan bahwa dari sisi ekonomi jika mata uang yuan sebagai alat tukar utama tidaklah tepat pada kondisi ini. Apalagi sistem ekonomi Cina saat ini sedang menghadapi laju pertumbuhan yang terus menurun.

“Soal mata uang dunia, ya US Dollar telah menjadi alat tukar utama dunia. Di mana dunia saat ini menggunakan US dollar karena ekonomi Amerika yang relatif stabil. Dulu sempat ada wacana untuk menjadikan euro menjadi alat tukar utama. Tetapi sangat riskan menggunakan euro, karena selain mata uang baru, euro juga relatif fragile, karena rentan terhadap perpecahan,” terangnya.

Politisi asal Dapil Sumsel I ini mengungkapkan, argumen pemerintah ingin agar yuan sebagai alat tukar utama juga tidak dapat diterima. Meski Pemerintah menilai bahwa ekspor ke negeri Cina cukup tinggi yang mencapai 10-11 persen dari total ekspor Indonesia selama ini.

Pihak pemerintah menyebutkan bahwa ingin menggunakan mata uang yuan sebagai alat tukar utama, di antara alasanya karena Cina adalah sebagai mitra dagang yang baik selama ini. Sehingga menurut pemerintah, sangat tepat bila yuan dijadikan alat tukar utama di Indonesia.

“Tidak bener alasan itu, di mana hubungan dagang kita dengan Cina itu tidak menguntungkan atau bisa disebut berat sebelah dong. Sudah sejak empat tahun terakhir kita merugi dalam neraca perdagangan dengan Cina. Berbeda dengan Amerika, kita selalu surplus atau untung. Kita pilih yang mana, pilih perdagangan besar tapi rugi atau perdagangan kecil tapi kita untung terus. Yang paling penting di sini adalah dollar cukup diterima di semua kalangan pasar internasional. Sementara yuan baru sebagian dunia saja menerimanya,” papar Hafisz. (HMS)

Facebook Comments Box