Terkait Video Porno Bocah Lelaki dan Perempuan Dewasa, DPR: Aparat Harus Bergerak Cepat!

 Terkait Video Porno Bocah Lelaki dan Perempuan Dewasa, DPR: Aparat Harus Bergerak Cepat!

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku yang ada dalam video mesum perempuan dan anak di bawah umur.

“Pertama saya sangat prihatin atas beredarnya video tersebut, saya mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum khususnya tim cyber mabes Polri dapat bekerja cepat mengusut perkara, serta melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas, agar dijadikan pembelajaran ke depan,” jelas Arteria, Sabtu (6/1/2018).

Seperti diberitakan, polisi telah menganalisa dua video porno bocah lelaki dan perempuan dewasa. Hasil analisa, polisi menyebut tiga bocah dalam dua video tersebut merupakan anak jalanan.

“Wajah Indonesia yang religius, berkebudayaan dengan penuh keberadaban tercoreng sudah, terkesan tidak ada nilai etika dan moral bangsa, apalagi kejadian ini berlangsung di tengah giatnya upaya pemerintah dalam program revolusi mental,” paparnya.

Bagi Politisi Muda PDI Perjuangan ini, kejadian ini tidak bisa dipandang sederhana. Dari dulu, lanjutnya, kita belum tuntas di dalam merekonstruksi pornografi pornoaksi untuk menjabarkannya dalam materi muatan norma perundang-undangan sebagai buat politik hukum negara.

“Dulu kan sibuk berpolemik dg berbagai teori demokrasi dan HAM, sehingga kita lupa isu-isu strategis yang harus dihighlight. Saat ini masalah ini menjadi persoalan yang komplex, rumit dan selalu menjadi polemik dalam penegakan hukumnnya,” jelasnya.

Berikut komentar lengkap Arteria:

Kejadian ini namanya tragedi kemanusiaan. Indonesia yang saya ketahui merupakan suatu tatanan yang tidak hanya tatanan ketatanegaraan, melainkan penuh dengan balutan etika, moral dan sistem nilai yang tidak tertulis akan tetapi sudah terlembaga.

Kejadian video porno, yang dilakukan oleh orang dewasa, memang pernah terjadi, akan tetapi lebih dikarenakan bukan kehendak pelaku. Itu saja sudah membuat heboh dan sempat mendistorsi sistem nilai kita. Apalagi video mesum antara perempuan dan 2 anak d bawah umur. Ini tdk dapat dianggap sebagai kejahatan pornografi dan pornoaksi yang sama. Derajat kejahatannya jauh lebih tinggi. 

Apalagi ada juru kamera/foto, terkesan bahwa pelaku scr sadar berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana salah satu obyeknya adalah 2 anak di bawah umur. Di mana lagi muka ke-Indonesiaan kita, tidak hanya sebagai orang timur dengan balutan sistem moral yang luar biasa hebatnya sebagaimana dikenal oleh bangsa lain seperti dahulu kala?

Saya minta Tim Cyber Polri bekerja cepat. Ini bukan hal yang sulit. Saya minta hukuman yang seberat-beratnya, bagi pelaku perempuan dewasa maupun juru kamera. Kalau perlu dihukum mati saja. Terhadap 2 anak tersebut saya minta kepada Dirjen rehabilitasi sosial kemensos untuk segera menangani anak yang terkena dampak sosial tersebut.

Ini serius, bangsa ini ditengah “kegentingan moral”, yang selama ini kita selalu dengan bangganya mendasarkan pada HAM. Seolah-olah perilaku seksual individu dianggap sebagai hak dasar warganegara tanpa mau melihat kebelakang akan jati diri bangsa dan nilai-nilai moral. 

Saya termasuk anggota DPR yang tdk begitu banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, akan tetapi saya telah sampai pada kesimpulan bahwa saat ini kita lebih liberal dibandingkan bangsa atau negara yang liberal dalam perspektif seksual. 

Saat ini Jakarta adalah salah satu surga dunia dalam urusan hiburan malam, segalanya ada, cenderung “terproteksi oleh hukum negara” dan utamanya berbiaya murah. Letaknya pun tersebar secara masif bahkan dekat dengan istana.

Kejadian ini harus menjadi kejadian terakhir, negara harus hadir. Saya melihat kejadian-kejadian selama ini beserta perkara turunannya terjadi karena kita selalu tidak pernah mau serius di dalam memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Benar saat ini telah hadir kementerian dan lembaga terkait, tapi keberpihakan dalam politik anggaran tidak tercermin sebagai bentuk keseriusan. (HMS)

Facebook Comments Box