Trust for Harmony: Catatan kecil antara KPK dengan Pemda dan DPR Papua
Oleh: Muhammad Rifai Darus, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum DPP KNPI 2015-2018
Seperti kita ketahui bersama dan membaca di media-media tentang perseteruan petugas KPK dan pemda Papua yang terjadi (3-1-2019) di sebuah Hotel di Jakarta.
Pihak KPK menyebutkan, sesaat sebelum dua pegawainya mengalami penganiayaan, sedang terjadi rapat antara Pemprov dan DPRD Papua. Dua pegawai KPK itu disebut oleh pihak KPK saat sedang melakukan tugas pengecekan dari laporan masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi.
Di mana dua pegawai yang dianiaya di lokasi pada rapat pembahasan hasil review Kemendagri terhadap RAPBD Papua tahun anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD.
Dan peristiwa penganiayaan itu terjadi setelah rapat itu selesai. Namun sayang pihak KPK tidak menyebut detail siapa terduga pelaku penganiayaan itu serta tidak menyebut apa kaitan kegiatan itu dengan dugaan penganiayaan 2 pegawai KPK tersebut. Dia hanya mengatakan pegawai KPK itu mengalami luka di wajah.
Dan cukup disayangkan, kasus ini telah di bawah ke ranah lebih luas, yakni hukum dan publik. pihak KPK sudah melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya.
Bagi saya, baik KPK maupun Pemda Papua sama-sama sedang melaksanakan Tugas Negara. Di satu sisi Pemda Papua sedang lakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pihak Depdagri, di sisi lain Petugas KPK sedang laksanakan pemantauan sesuai laporan masyarakat.
Tugas keduanya sangatlah mulia karena demi dan dari masyarakat.
Saya sangat setuju KPK laksanakan tugasnya secara profesional dan begitu juga Pemda Papua laksanakan tugasnya secara profesional, kedua lembaga ini membutuhkan Trust (Kepercayaan) untuk membangun Indonesia.
Sangat wajar jika Gubernur Papua, Ketua DPR Papua dan para pejabat pemda Papua merasa tidak nyaman jika kerja-kerja mereka terkesan diintai dan diintimidasi oleh lembaga negara lainnya dengan tugas masing-masing.
Begitu juga, petugas KPK dalam melaksanakn tugasnya berdasarkan laporan masyarakat haruslah tetap pada koridor profesionalisme yang ada.
Kami mendukung 100% kerja-kerja KPK. Namun di sisi yang sama kami juga harus mendukung Gubernur Papua untuk bekerja profesional dalam membangun Masyarakat Papua.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun Indonesia dengan penuh trust, saling menjaga dan saling mendukung sehingga hilangkan jauh saling curiga dan negative thinking.
Indonesia negara Hukum, hukum harus ditegakkan setinggi-tingginya namun jangan sampai kita kebablasan menempatkan hukum yang kurang tepat sehingga akan mencederai nilai2 hukum dan asas-asas hukum itu sendiri.
Mari, saling menjaga dan terus membangun Indonesia dalam koridor hukum yang tepat. []
