Tulisan Jelang Mubes KKSS: Ingatan Kolektif Kepemimpinan KKSS

Oleh : Burhanuddin Thomme.,A.Md, SE, SH, MM, C.Med, Mantan Ketua Umum PB IKAMI Sulsel dan Periode 2009 -2011 dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 20018-2023 dan 2023-2028
Kata demokrasi sangat populer karena sebagai suatu sistem politik kekuasaaan dalam sebuah negara. Demokrasi tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perubahan-perubahan kehidupan politik yang mengitarinya, terutama pada eskalasi pembangunan.
Demokrasi yang dipertontonkan oleh rezim berkuasa di setiap fase perubahan dari tahapan politik selalu menuntut adanya tingkat partisipasi masyarakat, tidak saja dalam proses pembangunan sosial, melainkan juga partisipasi pada “kesadaran” bernegara sebagai warga masyarakat atau warga negara.
Demokrasi Ala KKSS;
Kita masuk pada tema demokrasi ala KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan). Kita awali dengan mengutip pendapat Aristoteles (Yunani) bahwa demokrasi itu pemerintahan yang dilakukan oleh banyak orang untuk kepentingan orang banyak, sedangkan Chomsky (Amerika Serikat) menyatakan bahwa demokrasi merupakan proses untuk menciptakan orang-orang bebas yang mampu menjalin hubungan secara setara dengan orang-orang sekitarnya dan bekerjasama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran melalui proses demokratis dengan berpijak pada pendidikan warganya.
Agamben (Italia) berpendapat, demokrasi sejatinya berpihak kepada kaum yang lemah, orang-orang yang tertindas, sementara B.Fowler & J.Edy menyatakan demokrasi adalah ingatan kolektif yakni menciptakan ulang sebuah peristiwa masa lalu untuk menjadi dasar bagi peristiwa masa kini dan sebagai pijakan masa depan yang lebih baik.
Merujuk dari teori demokrasi menurut Aristoteles, Chomsky, Agamben, B.Fowler dan J.Edy. Maka sejatinya perhelatan Musyarawah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (Mubes KKSS) membincangkan ide dan gagasan besar untuk kepentingan para perantau Sulawesi Selatan yang mendiami pelosok nusantara.
Salah satu yang paling penting untuk dibahas adalah bagaimana pendidikan generasi muda Sulawesi Selatan harus terus dikembangkan, didorong, difasilitasi dan dibantu, sehingga dapat bersaing dengan seluruh anak bangsa di republik ini. Selain itu, sebagai organisasi kerukunan, KKSS sejatinya merangkul dan memperjuangkan semua kelompok kepentingan terutama mereka yang kurang beruntung dari segi ekonomi, sehingga KKSS tidak hanya dianggap kumpulan kaum elit.
Oleh karena itu, kita harus kembali kepada ingatan kolektif tujuan awal pendirian KKSS, yaitu memfasilitasi komunikasi dan silaturahim antar sesama warga Sulawesi Selatan, menyelesaikan konflik etnis di nusantara, membangun kerukunan dan kekeluargaan, memupuk gotong royong, membina sosial budaya, mempererat etnis nusantara dan memersatukan bangsa.
Ingatan Kolektif BerKKSS ;
Sejarah selalu mengajarkan kita untuk berpikir kronologis, nilai-nilai moral dan identitas bangsa. Orang bugis, Makassar, Mandar dan Toraja memiliki sejarah panjang sebagai sebuah indentitas kebangsaan yang memiliki peran terhadap pembangunan bangsa dan negara. KKSS sebagai sebuah organisasi kerukunan memiliki sejarah panjang dalam mengawal dan merawat kerukunan antar etnis Nusantara.
Beruntung, saya pernah melihat lebih dekat kepemimpinan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP. KKSS), beberapa model kepemimpinan itu saya amati sejak kepemimpinan Ayahanda (Alm) H.M.Taha yang memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha dengan jaringan luas, beliau mampu menjadikan KKSS sebagai organisasi yang disegani oleh semua kelompok etnis, bahkan KKSS tidak hanya peduli terhadap warganya (orang sulawesi selatan) tapi juga ikut andil dalam misi kemanusian dan kebangsaan,seperti kepeduliannya ikut terjun langsung membantu korban tsunami Aceh pada tahun 2004.
Saat itu KKSS mengirimkan relawan dan bantuan dengan melibatkan mahasiswa IKAMI SULSEL sebagai relawan KKSS. Sehingga bendera KKSS berkibar di Aceh sebagai organisasi relawan peduli kemanusiaan.
Setelah selesai periodenya, Pak Taha, biasa kami memanggilnya, digantikan oleh Ayahanda DR. Hasanuddin Massaile, BC.IP (Sekjen Kemenkumham saat itu), gaya kepemimpinan KKSS memang sedikit berubah, layaknya seorang pamong (birokrat) beliau memimpin KKSS dengan sangat hati-hati. Namun bagi mahasiswa Sulawesi Selatan yang tergabung di IKAMI SULSEL, sangat merasakan betapa beliau sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak sulawesi selatan, menurut cerita beberapa teman bahwa beliau selalu bersedia ditemui jika ada anak muda sulsel yang ingin bersilaturahim, bahkan setelah bertemu beliau tidak jarang mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi di perantauan, baik itu terkait pendidikan maupun pekerjaan.
Setelah 5 tahun, kepemimpinan KKSS berpindah ke Ayahanda Mayor Jenderal TNI (Purn) Abdul Rivai, pergantian kepemimpinan ini menimbulkan banyak desas desus tentang kepemimpinan militer yang keras. Namun penilaian itu ternyata salah besar, Pak Rivai, biasa kami memanggilnya adalah orang yang sangat humanis, peduli dan sangat ikhlas memimpin KKSS kala itu.
Komunikasi secara pribadi sangat intens, karena saat itu saya juga memimpin PB. IKAMI SS, bahkan di setiap kegiatan beliau selalu menyempatkan hadir dan ikut membantu. Dalam satu kesempatan beliau pernah bertanya “dari mana kamu ambil anggaran, hampir tiap bulan ada undangan buat kegiatan”.
Saya memahami maksud beliau bertanya, karena menurut stafnya beliau orangnya tidak enak jika tidak menyumbang, saya sampaikan ke beliau, kalau undangan ke KKSS hanya sekedar pemberitahuan kepada orang tua dan tidak perlu menyumbang jika kami tidak meminta, tapi beliau tetap menyumbang walaupun tidak diminta. Saya menilai kepedulian beliau sebagai bentuk keikhlasan memimpin KKSS, bahkan hanya melaporkan lewat sms mau keluar kota (melantik IKAMI SS di daerah) beliau tanpa diminta selalu membantu.
Mayjen TNI (Purn) Abdul Rivai tidak butuh panggung politik saat memimpin KKSS, penilaian itu saya sematkan di kala suatu kesempatan “Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan IKAMI SULSEL di Kementerian Koperasi dan UMKM”, saya meminta beliau memberikan sambutan karena hadir bersama Menteri Koperasi dan UMKM, beliau sempat menolak dengan alasan hanya hadir untuk memberikan dukungan atas kegiatannya dan tidak perlu memberikan sambutan, setelah saya memohon beliau baru bersedia. Suatu hal yang jarang ditemui pada orang yang memiliki jabatan,
Setelah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Abdul Rivai digantikan oleh Ayahanda HM Sattar Taba (saat itu Dirut KBN), kepemimpinan KKSS berubah layaknya kepemimpinan managerial perusahaan, kegiatan organisasi berjalan sesuai program kerja yang sudah dicanangkan dan setelah 5 tahun, kepemimpinan BPP. KKSS berpindah ke Kakanda H. Muhlis Patahna, beliau orang lama di KKSS yang pernah menjadi sekretaris jenderal mendampingi dua ketua umum sehingga memiliki pengalaman panjang menahkodai KKSS.
Berdasarkan ingatan kolektif kepemimpinan KKSS, sejatinya Musyawarah Besar KKSS Tahun 2025 di Kota Makassar, diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang memiliki gagasan dan ide yang sejalan dengan tujuan awal pendirian KKSS. Ke depan, KKSS butuh figur pemimpin yang peduli, komunikatif, mampu memberikan solusi kepada warganya, sehingga menjadi panutan dan kebanggaan bagi perantau bugis, makassar, toraja di seluruh pelosok nusantara.