Ujang Komarudin: Sebaiknya Partai Mencalonkan Kadernya yang Bebas dari KKN
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta Ujang Komarudin mengusulkan agar Partai politik menyodorkan nama calon kepala daerah jauh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Jika melihat kondisi kita saat ini, masa transisi menuju demokrasi lebih baik. Partai harus mendistribusi kader terbaiknya, bukan yang terlibat KKN untuk maju mencalonkan sebagai anggota legislatif, kepala daerah hingga sebagai Presiden RI,” ujar Ujang, di Gedung DPR, Senayan di Jakarta, Kamis (25/08/2016).
Menurut Ujang, partai adalah penyumbang utama dalam kepemimpinan nasional yang bersih dan akuntabel, baik untuk berkecimpung di lembaga legislatif dan eksekutif.
“Sebab partailah yang berfungsi sebagai penyaring utama kepemimpinan nasional yang bersih dan akuntabel di negara demokrasi,” terangnya.
Ujang mengakui, peran partai politik saat ini di Indonesia belum bisa diandalkan 100 persan dalam menyumbang calon pemimpin yang baik untuk diusung sebagai kepala daerah.
“Kita miris melihat kondisi itu yang keresahan alam demokrasi Indonesia. Seharusnya, siapa pun yang mencalonkan diri, harus bersih dari KKN dan para calon itu disaring secara ketat oleh partai,” terangnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyimpulkan, siapapun yang memiliki kedudukan strategis dan modal finansial akan didukung oleh partai. Sebaliknya, yang tidak memiliki kedudukan dan materi yang mencukupi akan ditolak.
“Di negara kita tercinta ini, ada pikiran seolah-olah, dalam demokrasi Indonesia, setan gundul pun bisa didukung dan terpilih asal memiliki uang banyam. Dan harus kita ketahui bahwa ini efek dari konsekwensi undang-undang yang membolehkan mereka maju mencalonkan,” terangnya.
Karena itu, Ujang meminta pada ketua umu partai untuk membenahi pola kaderisasi internal partainya masing-masing.
“Sudah saatnya partai kembali jadi lembaga yang bisa melahirkan pemimpin berkualitas. Tentu dengan selektif melakukan kaderisasi dan regenerasi yang baik,” terangnya. (HMS)
