Upacara Hari Kemerdekaan RI di IKN: Simbol Kebangkitan dan Mercusuar Kemajuan Ekonomi
Oleh: Dr. Rasminto, Pakar Geografi Manusia Universitas Islam 45 (UNISMA), Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) dan Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi DKJ.
“IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia”.
Ada yang berbeda pada perayaan Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke 79 tahun, yang pada tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, tahun ini upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan diselenggarakan Ibu Kota Nusantara (IKN), tentunya sangat relevan dengan kalimat di atas, bagaimana IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.
Sehingga, Upacara Kemerdekaan RI tahun 2024 ini menjadi momentum fenomenal bagi Indonesia. Sebab, upacara kemerdekaan tahun ini menandai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN, merupakan langkah besar dalam rencana jangka panjang untuk mengembangkan daerah baru yang lebih ramah lingkungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. IKN juga dirancang sebagai kota pintar (smart city) dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan upacara kemerdekaan di sana menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang lebih maju, modern, dan inklusif.
Penyelenggaraan upacara di IKN, merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan semangat persatuan di seluruh negeri, sehingga juga memberikan pesan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya terfokus di Jawa, tetapi merata ke seluruh wilayah. Sebagai acara penting, upacara ini akan menarik perhatian dunia internasional. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan prestasi dan rencana masa depannya. Selain itu, dampak ekonomi dari IKN Nusantara juga sudah terlihat pada sektor pariwisata dan perhotelan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (RRI, 6/5/2024) mengatakan imbas IKN dengan adanya kenaikan tingkat kunjungan wisatawan ke Kaltim pada beberapa bulan terakhir dengan naik antara 30-40 persen, terutama April 2024 yang merupakan momentum libur Idul Fitri, yakni dengan kunjungan mengalami kenaikan hingga 40 persen, sedangkan sepanjang 2023, tingkat kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) juga mengalami kenaikan drastis, yakni untuk untuk wisatawan nusantara pada 2023 sebanyak 9.242.915 orang, terjadi kenaikan 401,87 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 2,3 juta.
Sejarah Awal IKN Nusantara
Indonesia memasuki era baru, dengan keputusan fenomenal Presiden Joko Widodo yang secara resmi mengumumkan rencana pembangunan IKN pada Agustus 2019, dengan lokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini didasari oleh keinginan untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Jakarta menghadapi berbagai tantangan seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, penurunan muka tanah, dan banjir. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan di Jakarta serta mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sebab, dengan pembangunan IKN menunjukan fokus pembangunan atas masalah Infrastructure gap, semakin kecil gapnya, semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
Selain itu, pemindahan ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia Timur, yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat. Pernyataan tersebut diperkuat pendapat Tokoh masyarakat Jawa sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Saefuddin Zuhri sebagaimana dilansir Antara (6/12/2023) mengatakan bahwa “Kalau dulu ada istilah pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja, sekarang sudah banyak proyek besar nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua, Terlebih dengan ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi IKN maka program dan sasaran pembangunan secara nasional akan berpindah ke sekitar IKN dan wilayah penyangga lainnya”.
Proyek pembangunan IKN Nusantara bukan hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik, seperti gedung pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup konsep pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kalimantan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar (smart city) dengan infrastruktur modern dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup.
Proses awal pembangunan ini melibatkan perencanaan yang detail, pengadaan lahan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah juga berupaya untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat lokal, dalam pembangunan IKN untuk memastikan bahwa proyek IKN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai dinamika dan tantangannya.
Tantangan Geografis dan Masalah Lingkungan
Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidaklah mudah, pada prakteknya menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Wilayah ini memiliki beragam bentuk lahan, mulai dari daerah berbukit hingga lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran. Selain itu, keberadaan sungai dan rawa menambah kesulitan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Tantangan ini memerlukan kecermatan, teknologi dan teknik konstruksi yang maju serta perencanaan yang matang untuk memastikan keamanan kota yang keberlanjutan.
Kalimantan Timur, sebagai lokasi IKN Nusantara, menghadapi tantangan klimatologi seperti curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor bahkan tingginya potensi kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla). Selain itu, perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang bisa berdampak negatif pada pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dirasakan sebagai tantangan dalam proses pembangunan IKN.
Menurut keterangan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto (CNBC, 5/8/2024) menjelaskan, dari data normal curah hujan selama 30 tahun (1991-2020), diketahui pola hujan di IKN memiliki karakteristik hujan dengan intensitas >150 mm/bulan yang terjadi sepanjang tahun. Sehingga, pemerintah dalam hal ini BNPB dalam mendukung target pembangunan IKN tepat waktu, melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Menurut Kepala BNPB, Suharyanto (Okezone, 3/8/2024) mengatakan bahwa operasi TMC untuk wilayah Kalimantan Timur telah dimulai sejak 15 Juli 2024 sampai hari ini dengan jumlah 119 sorti penerbangan dengan total bahan semai 111 ton NaCl dan 8 ton CaO.
Permasalahan lingkungan juga perlu menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan konservasi hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang kaya di wilayah IKN. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi dan gangguan pada ekosistem, yang memerlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan lingkungan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN dan kesejahteraan penduduk lokal.
Tantangan Geo Politik
IKN Nusantara juga berada di tengah-tengah dinamika geo politik kawasan, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat. Kawasan Laut China Selatan, yang berdekatan dengan Kalimantan Timur, merupakan zona dengan banyak klaim teritorial yang dipersengketakan oleh beberapa negara ASEAN.
Secara spesifik, kawasan IKN Nusantara berada dekat dengan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni kawasan yang termasuk dalam lintasan ALKI II, yang menghubungkan Laut Sulawesi dengan Laut Jawa melalui Selat Makassar. ALKI II adalah salah satu jalur laut internasional yang diakui, memungkinkan pelayaran kapal asing tanpa memerlukan izin dari Indonesia, selama tetap berada di perairan internasional dan mematuhi hukum internasional.
Terkait dengan konflik kawasan, lokasi IKN Nusantara yang relatif dekat dengan Laut China Selatan membawa potensi dampak dari ketegangan di wilayah tersebut. Laut China Selatan merupakan area strategis yang diklaim oleh beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Klaim teritorial yang tumpang tindih dan aktivitas militer China di wilayah ini telah menimbulkan ketegangan, yang juga melibatkan kehadiran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan regional.
Fakta lainnya yakni pengaruh Amerika Serikat, dengan kebijakan “pivot to Asia” dan operasi kebebasan navigasinya, juga terlibat aktif dalam menjaga jalur perdagangan dan mendukung para sekutunya di kawasan tersebut. Indonesia, sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, harus pandai menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut untuk menjaga stabilitas regional dan sekaligus melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia.
