Usai Berkunjung di Nunukan, DPR Minta Pemerintah Urus TPI di Wilayah Perbatasan
Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di daerah perbatasan seperti di wilayah Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimanan Utara.
“Kami melihat daerah ini sangat strategis karena daerah perbatasan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dan Komisi IV dalam rangka Kunker (kunjungan kerja) ini kami melihat kinerja pemerintah pusat di bidang pertanian, KKP, kehutanan di sini,” kata Sjachrani usai mengunjungi Pulau Sebatik, Nunukan beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi Pulau Sebatik, Desa Binalawan sering disebut penduduk lokal sebagai pulau “berkepala dua”. Penduduk terluar Indonesia di sana sulit bagi mereka memiliki satu kewarganegaraan. Soalnya mereka punya famili juga di Sebatik Malaysia. Sehingga mereka memiliki IC (identity card) Malaysia dan KTP Indonesia, jika tidak mempunyai IC dan KTP sangat sulit untuk mengunjungi keluarganya di dua negara perbatasan itu.
Di pulau tersebut, banyak suku Bugis yang bermukim di sana. Sedangkan kebutuhan sehari-hari yang ada di Sebatik hampir semua berasal dari Tawau, Malaysia. Harga-harganya pun terbilang murah dari harga di Indonesia karena sudah ada jaminan dari pengusaha yang biasa disebut tauke. Geliat ekonomi dan perdagangan lebih tertarik kepada negara tetangga Malaysia. Penyebabnya, karena TPI tidak terurus.
“Setelah melakukan inspeksi ini, kami mendapati suatu pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) tidak terurus. TPI-nya kondisinya bisa dikatakan stop atau tertahan. Kita sedang meneliti apakah mungkin karena pembiayaan ataukah salah strategi dalam menempatkan posisi tempat pelelangan ikan ini,” kata Sjachrani yang juga berdarah Bugis ini.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, pihaknya di Komisi IV DPR akan berupaya mencari solusi agar TPI atau Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di pulau tersebut bisa berfungsi dan aktif kembali dalam melakukan transaksi perdagangan. Sehingga para nelayan dan pedangan ikan di sana tidak menjual ikannya lagi ke negara Malaysia.
“Kita melihat bahwa ini merupakan strategi. Kalau bisa berfungsi kembali maka para nelayan kita akan melakukan transaksi jual beli di TPI ini. Tapi kenyataannya sekarang, nelayan kita malah tertarik menjual ikannya ke negara tetangga Malaysia di daerah Tawau. Apakah karena harganya lebih tinggi daripada harga di dalam negeri atau ada beban pembiayaan bila di jual di PPI? Kita akan cari solusinya,” jelas Sjachrani.
Alasan itu pula, ke depannya pihak DPR akan meminta pemerintah membenahi pelabuhan tersebut seperti pembangunan dan infrastruktur yang ada agar perekonomian di Pulau Sebatik benar-benar pro terhadap masyarakat Indonesia di sana, bukan sebaliknya.
“Kita juga akan melihat kondisi pembangunannya agar berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan. Oleh karenanya, masih banyak lagi yang harus dibenahi serta evaluasi secara komprehensif. Dan kita membangun sesuai dengan asas kemanfaatannya, kemudian kita mengkomunikasikan kepada kementerian KKP dan Dirjen. Tempat ini harus benar-benar dilaksanakan pembangunannya karena ini merupakan potensi yang sangat strategis di daerah perbatasan,” pungkas Anggota DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini. (Mario)
