Usai Lebaran Komisi VII DPR Hadirkan CEO Freeport, Apa yang Dibahas?

 Usai Lebaran Komisi VII DPR Hadirkan CEO Freeport, Apa yang Dibahas?

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan undangan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan agar bisa menghadirkan Richard C Adkerson, vice chairman of the board, president and chief executive officer (CEO) Freeport McMoRan Inc.

Menurut​ Joko, permintaan untuk menghadirkan CEO Freeport tersebut adalah hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan menteri ESDM, dirjen Minerba, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), di Nusantara I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017) lalu.

“Itu adalah kesepakatan kita yang tertuang dalam kesimpulan rapat kerja kemarin untuk meminta kepada menteri ESDM agar menghadirkan CEO Freeport-McMoRan pada rapat berikutnya. Ya mungkin abis lebaran, sekitar-sekitar Juli lah (2017),” ungkap dia.

Joko yang juga politisi PPP ini mengancam, jika petinggi Freeport-McMoRan tidak memenuhi undangan tersebut akan ada konsekuensi yang akan ditanggung.

Seperti diketahui, Freeport-McMoRan adalah induk usaha dari PT Freeport Indonesia yang memiliki 90,64 persen saham di perseroan yang berpusat di Papua.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Satya Widya Yudha membenarkan pihaknya akan menghadirkan CEO Freeport tersebut.

“Iya, benar. Memang ada keinginan dari para anggota (Komisi VII DPR RI, red) ingin menghadirkan CEO Freeport-McMoRan. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa setelah lebaran kita tunggu kepastiannya,” jelas Satya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Totok Daryanto mengungkapkan bahwa sejatinya izin ekspor tersebut diberikan setelah PT Freeport Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan smelter.

“Kita harus tegas kalau izin ekspor Freeport tidak diurus. Kita ingin supaya dihentikan apabila tidak jelas pembangunan smelter-nya. Untuk itu, Pemerintah harus berlaku adil dalam memberikan izin ekspor untuk perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia,” tegas Totok yang juga politisi PAN ini.

 

Facebook Comments Box