Usia 17 Tahun DPD, La Nyalla: Kami Bisa Lebih Berkontribusi Besar pada Bangsa Ini
JAKARTA – Usia 17 Tahun DPD RI masih tergolong usia yang masih muda. Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bahkan ungkap Peristiwa Rengasdengklok.
Dari peristiwa itu La Nyala bertekad memberikan berkontribusi besar untuk daerah pada khususnya dan Indonesia secara keseluruhan.
“Di usia 17 tahun DPD ini memang bisa disebut usia masih muda. Tetapi kita harus ingat peristiwa Rengasdengklok di tanggal 16 Agustus 1945 lalu. Di mana peristiwa digagas kaum pemuda, yang memberi andil besar pada kemerdekaan Indonesia kala itu,” kata La Nyala saat memberi sambutan puncak peringatan HUT ke-17 DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021) kemarin.
Untuk diketahui, Rengasdengklok yakni kejadian penculikan Soekarno-Hatta oleh sekelompok pemuda, dengan tujuan utama Sekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kelompok muda ini diwakili Wikana, Chairul Saleh,
Sukarni, Subadio Sastrosatomo, Asmara Hadi dan Sayuti Melik.
Senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur ini, menyampaikan bahwa salah satu bukti sejarah kaum muda mampu memberi sumbangsih besar bagi sejarah bangsa dan kemerdekaan RI. Alasan itu, lembaga DPD RI bisa berkontribusi meski masih berusia sangat muda.
Karena itu, ia yakin DPD RI akan mempergunakan semua daya yang ada untuk maksimal berbuat bagi kepentingan daerah dan Indonesia. Apalagi DPD RI sebagai Lembaga Negara dibiayai oleh uang rakyat.
“DPD merupakan lembaga dibiayai oleh APBN tiap tahunnya, salah satunya berasal dari pajak dibayarkan rakyat untuk negara. Sejatinya kami bisa berbuat lebih banyak dari apa yang mampu kami lakukan. Tak hanya itu, kami bisa lebih Bekerja keras dan berpikir lebih strategis untuk melangkah out of the box dalam rangka mempercepat mewujudkan tujuan hakiki lahirnya Indonesia, adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelas La Nyalla.
La Nyalla menambahkan, sejatinya para pejabat di negeri ini lebih inovatif, tidak menjalani aktivitas kenegaraan ini begitu-begitu saja, yang standar. Sehingga ada perubahan bagi kedaulatan rakyat yang diperjuangkan.
“Alasan itu, penguatan kelembagaan DPD sebagai wakil daerah harus diperjuangkan. Dan saya yakin juga percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pribadi berpikir out of the box dan akan mendukung gagasan DPD RI ini,” terang LaNyalla.
Pada peringatan HUT ke-17 DPD kali sedikit berbeda. Panitia mengundang para Raja dan Sultan Kerajaan Nusantara sebagai bentuk penghormatan. Sumbangsih Kerajaan Nusantara atas lahirnya bangsa ini tidak bisa dihapus dalam sejarah bangsa Indonesia. Dukungan moril kerajaan dengan sikap legowo mengakui kedaulatan Indonesia menjadi sebuah negara.
“Dukungan dan kontribusi mereka sangat bangak. Seperti materiil yakni hibah uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk kepentingan pendirian RI di awal kemerdekaan bangsa ini. Hungga saat ini, sejumlah tanah sebagai aset Kerajaan Nusantara masih dimanfaatkan sebagai kepentingan bangsa,” akunya.
La Nyalla menjelaskan, tidak berlebihan jika DPR menyebut Kerajaan Nusantara salah satu pemilik saham utama bangsa ini. Sudah sepantasnya, memberi tempat layak pada Raja dan Sultan. Termasuk menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan yang lebih jaya. (LAM)
