Waspadalah! Ketidaknetralan Polri di Pilkada Sudah Tampak di Maluku
foto ilustrasi
JAKARTA – Panwaslu dan Bawaslu diingatkan perlu mencermati netralitas Polri dalam proses Pilkada 2018. Sebab di beberapa daerah sudah muncul keluhan terhadap ketidaknetralan pejabat kepolisian dalam Pilkada 2018.
“Terutama di Maluku, ada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah,” kata Neta S Pane selaku Ketua Presidium Ind Police Watch.
Ind Police Watch (IPW) khawatir, ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik.
Apalagi, lanjut Neta, keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini disampaikan pula oleh jenderal senior TNI ke IPW agar aksi pejabat Polri berpangkat Brigjen itu bisa dihentikan agar tidak muncul kekacauan besar di Maluku.
“Sikap Polri dalam Pilkada 2018 ini seperti mendua. Di satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap ketidaknetralan pejabat tinggi Polri dalam Pilkada. Apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku,” paparnya.
Keresahan yang paling disoroti di Maluku itu terjadi Senin 18 Juni 2018 di Kabupaten Aru. Cerita Neta, saat itu seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personil Polres Aru, Bayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tapi harus memilih calon gubernur tertentu.
Hadir dalam acara itu Dir Pam Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku. Saat itu sang Brigjen mengatakan, “Tugas Kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai…juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada resiko, resiko akan saya tanggung,” ujar sang Brigjen yang disambut tepuk tangan hadirin.
Tetapi, kata Brigjen itu lagi, ingat jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara-saudara itu mendukung calon tersebut.
“Apa yang dilakukan Pati Polri ini bisa memecahbelah rakyat Maluku dan memicu konflik besar. Untuk itu aksi Brigjen ini harus segera dihentikan. IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya. Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik tersebut,” tegas Neta.
Namun sayang, Neta tak menyebutkan anggota Polri yang ikut ‘politik praktek’ itu. (HMS)