Wujudkan Provinsi Kepulauan Buton, Amirul Tamim: Perlu Kesamaan Persepsi
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Anggota Komisi II asal Daerah Pemiliha Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim meminta pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo aar Provinsi Kepulauan Buton menjadi provinsi baru.
“Karena itu, kita merujuk pada proses ketentuan dan atura yang berlaku. Jika syarat yang diperlukan sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah team independet yang terdiri dari akademisi,” kata Amirul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (01/03).
Amirul menegaskan, Draft RPP Desartada yang telah disepakati bersama pemerintah dengan DPR tengah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sebelum diteruskan kepada Presiden untuk ditandatangani.
Karena itu, Politisi PPP ini menyarankan bagi seluruh komponen masyarakat Kepulauan Buton untuk memiliki pola pikir yang sama dalam mempercepat proses rencana pemekaran itu.
“Ya kita perlu satukan pandangan dan menghilangkan perbedaan yang bisa menghambat kemajuan bersama kuta ini. Sehingga sangat diperlukan masyarakat Kepton (Kepulauan Buton) perantauan untuk mengambil bagian dalam konsolidasi penguatan dukungan. Banyak masyarakat Kepton yang merantau karena minimnya pelayanan pubilk dan akses ekonomi. Sementara potensi sumber daya alam yang dimiliki cukup besar,” jelasnya.
Seperti informasi sebelumnya, Sultra tak diberi penambahan provinsi untuk cluster Sulawesi, yang dapat yakni Sulut dan Sulsel. Namun, Amirul dengan optimis bahwa Provinsi Kepton layak diperjuangkan.
“Artinya, kita mesti bersyukur karena sudah memperoleh keputusan DPRD Provinsi dan usulan gubernur serta dokumen deklarasi Kepton. Dan persyaratan yang belum lengkap, menjadi tugas kita bersama,” tandasnya. (SCA)
