Yahya Zaeni Tak Setuju Kirim TKI Besar-besaran: Ini Kurang Arif…
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menolak lebijakan pemerintah mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik secara besar-besaran usai moratorium dibuka.
Yahya menjelaskan, pengiriman TKI harus selektif menyusul banyaknya insiden. Pengiriman pekerja domestik secara besar-besaran justru kurang arif.
“Karena saya tidak setuju kalau langsung dibuka blar gitu, pekerja domestik langsung diberikan ruang, itu menurut saya kurang arif ya. Karena kita sudah lama melakukan moratorium, maka tiba-tiba dibuka begitu, jebol,” kata Yahya seperti di channel youtube DPR RI saat rapat kerja dengan Kementerian P2MI dan Kemenaker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Untuk itu, Yahya mengusulkan, pemerintah perlu mengirim tenaga kerja sektor formal terlebih dahulu. Bahkan, kalau bisa, kerja samanya berkonsep antar pemerintah (government to government/G to G), bukan antar perusahaan (business to business/B to B).
“G to G, Pak Menteri, karena G to G itu zero accident, zero case. Pengalaman kita mengirim tenaga formal G to G ke Korsel dan Jepang sampai dengan saat ini tidak pernah ada kedengaran kasus yang terjadi karena semuanya jelas,” ucap dia.
Ia menyarankan, pemerintah melakukan profilisasi (profiling) jenis pekerjaan yang diminati di Arab Saudi. Profilisasi diperlukan untuk merumuskan konsep perlindungan yang diambil pemerintah, utamanya jika kebutuhan pekerja di sektor domestik lebih banyak.
“Kalau misal yang banyak pekerja rumah tangga, maka ini harus hati-hati kita untuk memberikan perlindungan. Sehingga tidak secara otomatis pengirimannya langsung dibuka untuk domestik,” ujar dia.
Sebagai informasi, pemerintah berencana mencabut moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, setelah dibekukan sejak 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015, menyusul tingginya angka kekerasan terhadap TKI.
